Pendidikan Tiada Batas

Kartu Pegawai Elektronik

1. PROSEDUR PENCETAKAN DAN PENERBITAN KPE

a)      Instansi mengajukan permohonan penerbitan KPE ke BKN dengan melampirkan daftar nominatif  PNS dalam bentuk hardcopy dan softcopy catatan: Bagi PNS yang diangkat sejak 1 Maret 2008 wajib melampirkan SK CPNS dan SK PNS.

b)       Instansi menetapkan Bank sebagai pembayar gaji PNS di lingkungannya dengan PKS yang diketahui oleh BKN, serta menyampaikan format Logo Bank yang akan dicetak di KPE.

c)      BKN melakukan verifikasi data PNS yang disampaikan oleh instansi.

d)     BKN menyampaikan data PNS yang berbeda hasil verifikasi ke instansi untuk dilengkapi data pendukungnya.

e)      BKN menetapkan dan menyampaikan jadwal perekam sidik jari dan pemotretan ke instansi.

f)       Instansi menyiapkan fasilitas ruangan dan memobilisasi  PNS di lingkungannya sesuai dengan jadwal perekaman sidik jari dan pemotretan yang telah ditetapkan.

g)      Pelaksanaan perekaman sidik jari dan pemotretan di Instansi sesuai dengan data yang sudah diverifikasi.

h)      Pada saat pelaksanaan pemotretan, semua PNS diwajibkan memakai pakaian kerja sesuai dengan peraturan dari setiap instansi

i)        BKN melaksanakan pencetakan Kartu PNS Elektronik (KPE) lengkap dengan logo Bank pembayar gaji.

j)        BKN melakukan personalisasi/perekaman data PNS ke dalam chip KPE.

k)      BKN melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik cetakan KPE dan kesesuaian data PNS yang tersimpan dalama chip KPE, apabila terdapat ketidaksesuaian maka kegiatan pada huruf (i) dan/atau huruf(j) diulang kembali.

l)        BKN menyerahkan KPE kepada instansi yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima KPE

m)    Instansi menyerahkan KPE kepada Bank Pembayar Gaji untuk personalisasi/diaktifikasikan fungsi ATM-nya.

n)      Bank Pembayar Gaji melakukan identifikasi dan/atau penerbitan Nomor Rekening PNS dan Personal Identification Number (PIN), serta melakukan personalisasi fungsi ATM-nya.

  • o)      Bank Pembayar Agji melakukan personalisasi dan aktidfitas ATM selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima KPE dari BKN

p)      Instansi bersama-sama Bank terkait menyerahkan KPE beserta PIN kepada PNS selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah KPE selesai dipersonalisasi Bank.

  1. 2.      PROSEDUR PENGGANTIAN KPE HILANG

a)      PNS melaporkan kehilangan KPE kepada kepolisian setempat untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KPE.

b)      PNS melaporkan kehilangan KPE kepada instansi dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian.

c)      PNS melaporkan kehilangan KPE dengan Bank Pembayar Gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.

d)     Bank menerbitkan ATM sementara atas nomor rekening PNS yang bersangkutan agar tetap dapat mengambil gaji melalui ATM sebelum KPE pengganti diterbitkan.

e)      Instansi mengusulkan penggantian KPE yang hilang kepada BK

f)       BKN menerbitkan KPE pengganti sesuai dengan “Prosedur Pencetakan dan Penerbitan KPE pada huruf (i) sampai dengan huruf (k)”.

g)      KPE pengganti diserahkan kepada instansi yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, untuk kemudian diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.

h)      PNS yang bersangkutan menyampaikan KPE-nya kepada Pihak Bank terkait untuk dilakukan personalisasi fungsi ATM-nya

i)        Pihak Bank terkait menyerahkan kembali KPE yang telah dipersonalisasi/diaktifkan fungsi ATM-nya beserta PIN kepada PNS yang bersangkutan.

  1. 3.      PROSEDUR PENGGANTIAN KPE RUSAK/PERBEDAAN DATA

a)         PNS melaporkan atau menyerahkan KPE yang rusak dan/atau ketidaksesuaian data KPE kepada instansi disertai dengan alasan-alasan data/atau bukti-bukti dokumen.

b)        Instansi mengusulkan penggantian KPE kepada BKN disertai KPE yang rusak dan/atau ketidaksesuaian data KPE tersebut.

c)         BKN menerbitkan KPE pengganti sesuai dengan “Prosedur Pencetakan dan Penerbitan KPE pada hurup (i) sampai dengan hurup (k)”.

d)        KPE pengganti diserahkan kepada instansi yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, untuk kemudian diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.

e)         PNS yang bersangkutan menyampaikan KPE-nya kepada Bank Pembayar Gaji untuk dilakukan personalisasi fungsi ATM-nya.

f)         Bank Pembayar Gaji menyerahkan kemabli KPE yang telah dipersonalisasi/diaktifkan fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.

  1. 4.      PROSEDUR KPE TERTELAN ATM

4.1 Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank tempat transaksi

a)      PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.

b)      Bank Pembayar Gaji menerbitkan ATM sementara atas nomor rekening PNS yang bersangkutan agar tetap dapat mengambil gaji melalui ATM sebelum KPE dikembalikan.

c)      Bank pemilik ATM tempat kejadian KPE tertelan, melakukan proses pengembalian KPE kepada pihak Bank pembayar gaji PNS yang bersangkutan.

d)     Pihak Bank pembayar gaji menyerahkan dan mengaktifkan fungsi ATM-nya kepada PNS bersangkutan, apabila KPE yang tertelan di mesin ATM sudah dikembalikan oleh Pihak Bank pemilik ATM tempat kejadian.

e)      Apabila dalam waktu 1(satu) bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS , maka Bank Pembayar Gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan dimesin ATM bank lain tidak dikembalikan disertai alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi instansi dan selanjutnya penerbitan KPE diproses sesuai “Prosedur Penggantian KPE Rusak/Perbedaan Data pada angka 3”.

4.2     Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi

a)      PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.

b)      Bank melakukan proses pengembalian KPE kepada PNS yang bersangkutan, kurang dari 2 hari kerja.

c)      Bank menyerahkan dan mengaktifkan kembali fungsi ATM-nya kepada PNS bersangkutan.

d)     Apabila dalam waktu 1(satu)bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank Pembayar Gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan di mesin ATM tidak bisa dikembalikan disertai alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi Instansi dan selanjutnya penerbitan KPE diproses sesuai “Prosedur Penggantian KPE Rusak/Perbedaan Data pada angka 3”.

  1. 5.      PROSEDUR PELAPORAN PNS YANG PINDAH INSTANSI/WILAYAH KERJA

a)      PNS yang pindah Instansi Pusat/Daerah melaporkan kepada Bank Pembayar Gaji tentang kepindahan tempat kerja PNS tersebut, apabila tidak ada perubahan Bank pembayar gaji PNS yang bersangkutan.

b)      PNS yang pindah Instansi Pusat/Daerah dan pindah Bank Pembayar Gajinya maka PNS yang bersangkutan melakukan penutupan rekening di Bank Pembayar Gaji yang lama dan melakukan pembukaan rekening di Bank Pembayar Gaji yang baru.

c)      PNS yang pindah Instansi Pusat/Daerah masih dalam satu Bank Pembayar Gaji melaporkan kepada BKN tentang kepindahan tersebut melalui Instansi Pusat/Daerah yang baru tanpa diterbitkan KPE baru.

d)     PNS yang pindah Instansi Pusat/Daerah dan pindah Bank pembayar gajinya dapat mengajukan penerbitan KPE baru sesuai dengan Bank Pembayar Gaji di tempat kerja yang baru melalui “Prosedur Penggantian KPE Rusak/Perbedaan Data pada angka 3”.

KPE telah diuji coba diterapkan pada rumah sakit Fatmawati Jakarta pada HUT KE-60 bkn DIMANA MANTAN Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi melakukan teleconference dengan pengguna KPE.; Adapun daerah yang menjadi pilot project penerapan KPE pada tahun 2008 adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, DKI dan beberapa instansi pusat. Pelaksanaan KPE dimulai sejak tahun 2007 hingga 2015.

sumber : http://bkd.belitungtimurkab.go.id/layanan-kami/layanan-bidang-p3p/kartu-pegawai-elektronik/

Share

Comments

comments

5 Comments

  1. Nurasyifa Nurasyifa
    October 11, 2015    

    Ass..bgmn utk pns yg blm mndapatkan kpe…mhon infonya,trims

    • October 11, 2015    

      Nurasyifa » saya juga belum dapat, dandidaerah kami memang masih banyak yag belum dapat

  2. Nurasyifa Nurasyifa
    October 11, 2015    

    Bgmn utk pns yg blm mndapatkan kpe…mhon infox,trims

  3. April 21, 2015    

    wahh.. makasih banget nih infonya sangat bermanfaat..

  4. January 19, 2015    

    Certain states allow vendors to charge 300 or even more in apr interest rates (APR) for car title loans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download this post as PDF

berrybenka

cari produk di Lazada

Google+ follower

Belanja di LAZADA

Lazada Indonesia

Get paid to share your links!
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline