Pendidikan Tiada Batas

Perpeloncoan Siswa Baru

Sebenarnya larangan perpeloncoan sudah lama ada, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Namun tahun ini kementerian lebih serius menyikapi adanya berita perpeloncoan di sekolah-sekolah. larangan perpeloncoan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 55 tahun 2014. dengan berlakunya permen ini maka permen sebelumnya yang mengatur MOS permendikbud no : 112/U/2001 dinyatakan tidk berlaku lagi. Jika ingin membaca secara langsung dapat unduh di SINI>.

Berikut ini berita dari website kementerian yang saya pos ulang. Mengantisipasi terjadinya praktik perpeloncoan yang mengarah pada kekerasan dan pelecehan pada masa orientasi peserta didik baru (MOPDB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak setahun yang lalu telah menerbitkan peraturan yang di dalamnya melarang sekolah melakukan kegiatan yang mengarah pada praktik-praktik tersebut. Peraturan bernomor 55 tahun 2014 itu juga menyebutkan secara jelas bahwa kepala sekolah dan guru bertanggung jawab melaksanakan ketentuan tersebut.

Untuk memperkuat peraturan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian meminta bantuan agar para pimpinan daerah sebagai atasan kepala sekolah melakukan tindakan atau hukuman disiplin terhadap sekolah dan kepala sekolah yang membiarkan praktik kekerasan terjadi. “Bila kepala sekolah masih mendiamkan aksi perpeloncoan, maka bisa saja kepala sekolah akan kena sanksi berupa pergeseran,” tegas Mendikbud saat melakukan inspeksi mendadak di SMK Negeri 4 Kota Tangerang, Rabu (29/7).

Mendikbud juga menegaskan, seharusnya kepala sekolah memahami peraturan tersebut. Karena, dengan memahaminya, maka berbagai aksi perpeloncoan yang mengarah pada tindak kekerasan dan mencerminkan pembodohan tidak akan terjadi. “Kasus tragis yang terjadi di sejumlah daerah seharusnya tidak perlu terjadi,” tutur Mendikbud.

Kementerian tidak menutup mata terhadap peristiwa yang terjadi di beberapa daerah terkait dugaan kekerasaan yang terjadi pada MOPDB. Inspektur Jenderal, Kemendikbud, Daryanto, misalnya hadir langsung ke SMP Flora, Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat terkait meninggalnya seorang siswa bernama Evan Christoper Situmorang.

Sekretaris Jenderal, Kemendikbud, Didik Suhardi juga datang ke Tanjung Uban, Bintan pada Selasa (4/8) setelah menerima laporan siswa meninggal diduga akibat kelelahan setelah mengikuti MOPDB di SMP Negeri 11 Tanjung Uban. Ada pula utusan dari Kemendikbud yang hadir di Tuban, Jawa Timur terkait kasus meninggalnya seorang siswa yang juga diduga akibat kelelahan.

Hari ini, Rabu (5/8), Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad juga datang langsung ke Garut terkait kasus tenggelamnya siswa SMK Al Hikmah, Fazri Fauzi.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemendikbud, Asianto Sinambela mengatakan, pelaksanaan masa orientasi siswa harus mendapat pengawasan dari tiga unsur. “Mereka adalah kepala sekolah, guru, dan kepala daerah. Tapi yang paling melekat dengan sekolah, ya kepala sekolah dan guru,” jelasnya. (***) sumber : http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/siaranpers/4456

Share

Comments

comments

2 Comments

  1. October 1, 2015    

    Pemerintah belum serius untuk mengelola lebih baik pendidikan dari dulu hingga sekarang… Kalau melihat kondisi adik-adik kita jadi #sedih 🙁

  2. August 28, 2015    

    yah kita semua tahu lah, lebih dari 80% sekolah melakukan pembiaran atas peloncoan yang tidak seharusnya ini. Jadi selama belum ada sanksi tegas yang dijatuhkan ke sekolah mana pun, ya peraturan menteri tersebut tidak bakal pengaruh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download this post as PDF

berrybenka

cari produk di Lazada

Google+ follower

Belanja di LAZADA

Lazada Indonesia

Get paid to share your links!
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline